Detiknews

detiknews - Purworejo - Sekitar 5.000 santri di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar pawai taaruf malam ini. Mereka menggelar pawai untuk memperingati datangnya tahun baru 1 Muharam 1439 Hijriah. Pawai yang digelar di Kota Purworejo ini juga merupakan bentuk ukhuwah Islamiyah untuk menangkal radikalisme. jalannya pawai berlangsung meraih karena diiringi marching band lengkap dengan barisan pembawa bendera merah putih. Selain marching band para peserta juga memainkan alat musik rebana dan mengumandangkan shalawat nabi. Selain itu, ada pula rombongan peserta yang membawa alat musik bambu berupa kentongan. Kegembiraan para peserta tampak ketika mengikuti pawai keliling kota. Salah satu peserta pawai Ais (10) mengaku senang dengan berjalan kaki beramai-ramai untuk memperingati datangnya tahun baru Islam yang baru pertama kali diikutinya. "Senang, baru kali ini ikut, ramai sekali," tutur anak kelas 5 SD itu. Bupati urworejo Agus Bastian melepas

detiknews - Kabupaten Bandung - Sebanyak 3.000 buruh PT PanAsia Indo Resources terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemkab Bandung mengaku tengah memediasi antara perusahaan dan pekerja. Siang tadi buruh PT PanAsia Indo Resources bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung menggelar aksi demonstrasi di gerbang pabrik tekstil tersebut, Jalan Raya Dayeuhkolot-M.Toha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka menolak PHK sepihak. Baca juga: Seribuan Buruh PT PanAsia Bandung Demo Tolak PHK Sepihak Para buruh mendorong Pemda dan DPRD Kabupaten Bandung agar turun tangan memediasi persoalan tersebut. Bupati Bandung Dadang Naser berjanji membantu menyelesaikan permasalahan itu melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung. "Sedang dimediasi oleh Disnaker," kata Dadang di Masjid Alfathu, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (20/9/2017) malam. Sebagian buruh PT PanAsia Indo Resources berstatus pekerja kontrak mengaku telah dipu

detiknews - Garut - Warga Garut turun ke jalan untuk menyambut tahun baru Islam 1439 Hijriah. Massa menggelar pawai obor. Ribuan warga ini dari sejumlah kampung di Kecamatan Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. "Pawai obor merupakan tradisi tahunan di Garut, setiap tahun pasti ada," ucap Bupati Garut Rudy Gunawan di Alun-Alun Tarogong Kaler, Jalan Otista, Kabupaten Garut, Rabu (20/9/2017) malam. Selepas menunaikan salat Isya, warga bergerak dari perkampungan masing-masing menuju ke titik pusat acara yang terpusat di Alun-alun Tarogong Kaler. Rudy dan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman membuka resmi kegiatan tersebut. Setelah itu, warga menyusuri rute pawai obor. Sepanjang perjalanan itu massa membaca selawat. "Massanya ada ribuan ya, banyak," ucap Rudy. Mereka berjalan sejauh dua kilometer mengitari Jalan Otista, Jalan Suherman, Jalan Jati dan kembali ke Alun-alun Tarogong Kaler. Rudy berharap acara pawai obor m

detiknews - Solo - Ratusan warga berlarian ke depan Pendapi Gede Pura Mangkunegaran, Solo. Mereka berebut air bertabur kembang seusai pusaka-pusaka keluar untuk dikirab dalam upacara malam 1 Sura, Rabu (20/9/2017) malam. Pun setelah pusaka kembali masuk ke dalam Istana atau Pura Mangkunegaran. Mereka kembali memperebutkan air tersebut. Beberapa di antara mereka mengambil air ke dalam botol untuk di bawa pulang. Sedangkan warga lainnya cukup mengusapkan air pada wajah dan badan mereka. "Biar dapat berkah. Semoga kaki saya sembuh," kata seorang warga, Sri Wahyuni, yang mengaku merasakan sakit di bagian kakinya. "Ngalap berkah. Biar rezekinya lancar," ujar warga lainnya, Sularto. Warga berebut air kembang sisa jamasan. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)Tak cukup itu. Di akhir acara, Sri Paduka Mangkunegoro IX menyebar uang koin kepada masyarakat yang datang. Hal tersebut sebagai simbol kesejahteraan rakyat. Dalam kirab malam 1 Suro ini, se

detiknews - Solo - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, berkunjung di Kota Solo, Rabu (20/9/2017) malam. Bukan soal pekerjaan, Susi ke kota bengawan untuk mengikuti prosesi kirab pusaka malam 1 Suro di Istana Mangkunegaran. Apa kesan dia tentang acara itu? Mengenakan busana Jawa, Susi terlihat anggun. Penampilan yang biasanya terkesan nyentrik, kini tampak lebih feminin. Susi mengenakan pakaian kebaya hitam yang dipadu dengan kain jarik sebagai bawahannya. Rambutnya disanggul layaknya wanita Jawa.Tak cuma hadir, Susi dan para tokoh juga ikut kirab mengikuti pembawa pusaka mengelilingi tembok istana. Sesekali sang menteri itu tampak hendak terjatuh gara-gara kain jarik yang ia pakai. Sebab, dengan memakai jarik, orang diharuskan berjalan pelan-pelan agar tidak terjatuh. Ternyata ini merupakan kali pertamanya Susi mengikuti kirab. "Pertama kali (ikut kirab). Saya tidak biasa jalan pelan," kata Susi kepada wartawan. Menurutnya, tradisi tersebut sudah

detiknews - Jakarta - Saya pertama kali mendengar nama Rohingya di zaman kuliah, tahun 1990-an. Sejak itu masalah dan situasi di sana selalu menjadi perhatian saya. Konflik di sana sebenarnya sudah berlangsung jauh lebih lama dari kesadaran saya itu. Umur konfliknya sudah lebih dari 70 tahun, hampir sama dengan umur konflik di Palestina. Di zaman saya kuliah dulu hampir tidak ada keramaian yang menyoroti soal Rohingya. Palestina yang lebih jauh letaknya dari negeri kita mendapat perhatian lebih banyak. Perhatian orang terhadap suatu masalah tidak pernah terlepas dari peran media. Palestina mendapat perhatian lebih luas karena media internasional meliputnya lebih banyak. Rohingya mendapat liputan, tapi tidak sangat luas. Perhatian kita pada Rohingya lebih banyak saat konflik di Palestina agak "sepi". Kenapa kita peduli pada Rohingya? Kebanyakan orang Indonesia akan menjawab, karena mereka muslim. Tapi, apakah itu satu-satunya alasan bagi perhatian

detiknews - Jakarta - Di tengah upaya mempersiapkan diri menyongsong kontestasi politik Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Partai Golkar kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial. Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang selama ini terkenal kritis terhadap berbagai kebijakan internal kepartaian justru menuai tindakan pemecatan. Seakan mengulang kebiasaan buruk, elite politik partai berlambang pohon beringin ini tidak kunjung belajar pada masa lalunya. Salah seorang pentolan GMPG, Ahmad Doli Kurnia, dipecat dari keanggotaan partai yang selama menjadi tempat aktivitas politiknya. Doli bukanlah nama baru di arena perpolitikan Partai Golkar. Beberapa kurun waktu terakhir, memang kader muda potensial tersebut senantiasa memiliki pandangan dan pemikiran yang nampak berseberangan dengan suara-suara elitis di Partai Golkar. Terlepas dari perbedaan pandangan politik, aksi pecat-memecat bukanlah tradisi baru. Situasi internal politik kepartaian yang senantiasa menyaji

detiknews - Jakarta - Rohingya kembali berduka dan mengusik kemanusiaan kita. Tragedi terburuk sepanjang sejarah kini sedang terjadi bahkan mengarah ke genosida. Tentara dan polisi Myanmar membabi buta melakukan penyerangan dan pembantaian massal terhadap wilayah Rohingya. Akibatnya ribuan warga tewas dan puluhan ribu lainnya mencoba keluar dan menyeberang ke Bangladesh. Indonesia sebagai negara penjunjung kemanusiaan selalu berpihak pada penderitaan Rohingya. Sejak 2015 Indonesia telah menampung sekitar 12.000 warga Rohingya yang mengungsi. Pemerintah mengikuti prinsip non-refoulement meski Indonesia bukan penandatangan Konvensi Internasional mengenai Status Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulement melarang penolakan atas pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan karena hidup mereka terancam oleh alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan. Konstitusi mengamanatkan agar ikut menciptakan perdamaian dunia yang

detiknews - Jakarta - Setiap orang tentu akan geram melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, tak peduli dia berbeda; beda agama, suku bangsa, ras etnis atau teritori negara. Konflik yang berlangsung di Rohingya ini penuh kengerian mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, perampasan hingga pengusiran. Pemerintah Burma seakan tak acuh. Aung San Suu Kyi dinilai masyarakat dunia tidak sepadan antara sikap dengan penghargaan Nobel yang pernah ia terima. Kekerasan yang menimpa muslim Rohingya adalah bentuk akumulasi kekerasan struktural dan kultural di mana kebencian terpelihara dan terlembaga. Jika kita telusuri ke belakang, residu masa lalu yang tertinggal dalam ingatan masyarakat Myanmar punya andil terhadap kondisi pilu saat ini. Dahulu kala, Kerajaan Burma dan Kerajaan Arakan pernah berperang dan menyebabkan orang-orang Arakan harus melarikan diri. Pada zaman Kolonial Inggris, warga muslim Rohingya banyak yang dijadikan sebagai pekerja, baik pekerja

detiknews - Jakarta - Selepas rentetan peristiwa teror yang mengatasnamakan Islam, di Australia terjadi beberapa kali aksi sporadis dengan misi "pembalasan". Perempuan muslimah ditarik kain jilbabnya, misalnya. Atau dilempari tomat, atau disiram air. Waktu saya sudah di Perth pun, sebongkah kepala babi dibuang di toilet musala University of Western Australia. Lalu terjadi juga ledakan bom kecil yang meremukkan sebuah mobil di parkiran Masjid Thornlie. Dan entah berapa kasus lainnya, kecil-kecil tapi banyak sampai saya lupa. Wajarkah tindakan-tindakan semacam itu? Kalau Anda tanya saya, saya akan menjawab itu wajar. Namun kata "wajar" di situ jelas dalam tanda petik. Kenapa wajar? Sebab secara naluriah, manusia memang membuat identifikasi-identifikasi. Kita mencerap citra-citra yang tertangkap indera, menemukan titik-titik kesamaan, lalu menata klasifikasi dari sana. Itu semua mekanisme yang sangat normal dalam level naluri paling dasar.

detiknews - Jakarta - Korupsi dan penyelenggaraan negara merupakan dua hal yang memang sulit dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Kasus-kasus korupsi besar yang berhasil diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan betapa kasus korupsi sudah sangat menggurita dan sistemik di negara Indonesia tercinta ini. Lagi-lagi, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Walikota Tegal, atas dugaan korupsi dana Infrastruktur Kesehatan di RSUD Kardinah Tegal. Sebelumnya, Walikota Tegal Ikmal Jaya juga ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi pada 2014. Ada beberapa nama kepala daerah di Jawa Tengah yang pernah terlibat kasus korupsi dan berurusan dengan KPK di antaranya Bupati Kendal Hendy Boedoro (ditetapkan sebagai tersangka pada 2006), Bupati Brebes Indra Kusuma (ditetapkan sebagai tersangka pada 2009), dan Walikota Semarang Soemarmo (ditangkap KPK pada 2012). Lalu, Bupati Klaten Sri Hartini ditangkap KPK pada 2016, sebelum akhirnya Wali

detiknews - Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengirimkan surat penetapan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas usulan besaran bantuan dana kepada partai politik (parpol). Keputusan itu tertuang dalam Surat Menkeu Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017. Dalam surat itu, Kemenkeu menetapkan bantuan parpol tiap tahunnya sebesar Rp 1.000 per suara sah, dari sebelumnya Rp 108 per suara sah. Alokasi anggaran itu diambil dari APBN dan telah melalui kajian. Walaupun bertambah, jumlah tersebut masih lebih kecil dari hasil kajian KPK yang menyebut dana partai idealnya sebesar Rp 1.071 per suara sah. Respons bermunculan terkait dengan kenaikan dana bantuan parpol tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK memperingatkan kalangan parpol agar lebih hati-hati dan transparan dalam menggunakan bantuan dana dari pemerintah tersebut, karena sangat rentan untuk dikorupsi. Transparansi dilakukan agar parpol juga tidak

detiknews - Jakarta - Dunia mengutuk dan mengecam persekusi yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Rohingnya sebagai kelompok minoritas yang paling sering dipersekusi. Presiden Jokowi meminta kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya serta memerintahkan Menlu untuk menggunakan jalur diplomasi dalam rangka membantu etnis Rohingya melalui aksi kemanusiaan bersama sejumlah ormas dan lembaga filantropi. Apa yang dialami etnis Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang tertindas, dan ironisnya mereka tidak mempunyai negara (stateless). Mereka tinggal di Rakhine, salah satu negara bagian Myanmar, tapi mereka tidak diakui sebagai warga negara. Sejak Myanmar merdeka pada 1948 hingga sekarang ini, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara. Tidak lama setelah merdeka, Myanmar mengeluarkan The Union Citizenship Act yang di dalamnya menjelaskan tentan

detiknews - Jakarta - Siaran pesan instan menyebar di grup-grup Whatsapp dan media sosial. Pesan dalam poster yang menyebar, puluhan elemen keagamaan dan ormas Islam se-Jawa Tengah akan mengepung Borobudur, dilatarbelakangi kemarahan mereka terhadap kemanusiaan di Rohingya. Yang jadi masalah, menurut persatuan pedagang di area sekitar candi tersebut, yang berjumlah lebih dari 3000 orang itu, "Apa hubungannya genosida di Rohingnya Myanmar dengan luapan kemarahan yang ditujukan ke Borobudur?" Peristiwa nggak nyambung semacam ini, sebetulnya bukan pertama kali terjadi. Pada 1985, Candi Borobudur juga pernah diledakkan oleh Ibrahim alias Muhamad Jawad dan rekannya dengan motif balas dendam pada peristiwa Tanjung Priok 1984. Apakah teror kekerasan sejenis ini berfungsi? Tentu saja tidak. Sejumlah tragedi hak asasi manusia di masa lalu tetap saja tak selesai hingga hari ini. Meskipun bertajuk aksi damai, aksi balas dendam yang nggak nyambung dan nyelen

detiknews - Jakarta - Kita sering gemas melihat hoax terus beredar, meski sudah berulang kali dibantah dan dijelaskan. Hoax soal korban kekejian terhadap orang-orang Rohingya, misalnya, entah sudah berapa tahun beredar, dan terus beredar. Bantahan dan penjelasan tak membuatnya berhenti beredar. Kekejian di Myanmar bukanlah hoax. Itu kejadian nyata. Tanpa kabar maupun gambar hoax kita bisa bersimpati pada penderitaan orang-orang Rohingya itu. Tapi, ada banyak orang yang tidak menginginkan sekadar simpati. Mereka menginginkan histeria. Bahkan mungkin ada sekelompok manusia yang sebenarnya tak punya simpati. Yang penting ada histeria. Media sosial adalah lahan subur bagi histeria. Di media sosial orang-orang lebih banyak terhubung oleh resonansi rasa dan kepercayaan (belief) ketimbang oleh hal-hal lain. Ada ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang mempercayai hal yang sama. Mereka butuh sesuatu untuk histeris bersama. Media sosial dengan kekuatan visualisasinya

detiknews - Jakarta - Indonesia dikenal sebagai negara dengan urutan (ranking) Indeks Sumberdaya Manusia (Human Development Index) yang rendah, termasuk kualitas pendidikannya. Ini membuat hati kita kecut, kecewa dan tidak percaya diri, seolah-olah manusia Indonesia adalah warga negara kelas dua dunia dilihat dari kualitasnya. Ukuran indeks HDI tersebut objektif dan masuk akal, tapi sebagai negara besar dengan ekonomi besar, maka layak untuk melihat dari sisi dan dimensi lain ke depan. Data-data yang kritis tidak seharusnnya membuat kita berdiam diri atau frustrasi melihat masalah-masalah internal kita sendiri. Justru fakta kritis tersebut harus menjadikan kita bisa berupaya lebih keras untuk memajukan bangsa. Seperti apa masa depan Indonesia? Jawabannya sudah banyak dibahas dari sisi ekonomi dimana Indonesia tidak lama lagi akan segera menjadi ekonomi besar dunia (large economy). Tapi, analisis terhadap masa depan Indonesia dari sisi sumberdaya manusia, p

detiknews - Jakarta - Pada pertengahan Juni 2015 beberapa insan perfilman Indonesia berkumpul di Gedung Nusantara 1 DPR, Senayan, Jakarta. Mereka diundang oleh Komisi X guna membahas persoalan anti-pembajakan dan penegakan hak kekayaan intelektual. Namun, ketika sekian banyak sineas berkumpul dalam satu ruangan lalu satu per satu dipersilakan berbicara, isu yang telah disiapkan tersebut tak lagi menjadi pokok bahasan utama. Nyatanya, ketika berbicara mengenai (persoalan) perfilman Indonesia, ada banyak hal selain isu pembajakan yang juga sama pentingnya untuk segera ditangani bersama. Dari sinilah awal mula rencana revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengemuka, sekaligus Panja (Panitia Kerja) Perfilman Komisi X DPR kemudian terbentuk. Revisi Undang-undang Sepuluh bulan kemudian, pada akhir April 2016, Panja Perfilman Komisi X DPR mengumumkan hasil kerjanya kepada publik. Salah satu sorotan Panja tertuju pada revisi Undang-undang Nomo

detiknews - Jakarta - DKI Jakarta telah memiliki dua regulasi yang selama ini dipakai untuk membatasi lalu lintas sepeda motor yaitu, Peraturan Gubernur (Pergub) No. 195 Tahun 2014 dan Pergub No. 141 Tahun 2015. Keduanya mengatur tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor mencakup Jalan MH Thamrin, segmen Bunderan HI sampai dengan Bunderan Air Mancur Monas dengan waktu pembatasan Senin sampai dengan Jumat, pukul 06.00-23.00 WIB. Kemudian baru-baru ini rencana pemerintah menambah pembatasan lalu lintas sepeda motor diperluas di Bunderan HI, Jalan Rasuna Said, Jalan Imam Bonjol, Semanggi, SCBD dan Bunderan Senayan. Adapun rencana yang dimaksud meliputi tahap-tahap sosialisasi (21 Agustus sampai dengan 11 September 2017); ujicoba (12 September sampai dengan 11 Oktober 2017); dan, pemberlakuan (mulai 12 Oktober 2017). Sebagai alternatif, pemerintah akan menambah armada shuttle bus (gratis) Harmoni–Bunderan Senayan dan sebaliknya. Serta, jalur alternatif yang