Detiknews

detiknews - Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan keterangan Yayasan Peduli Sahabat (YPS) yang mendampingi para homoseksual. Keterangan itu diminta terkait gugatan sekelompok orang yang ingin agar pelaku kumpul kebo dan LGBT dipenjara. Berikut wawancara Ketua YPS, Agung Sugiarto seusai sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (8/9/2016): Hakim konstitusi Maria Farida Indriati sempat bertanya ketegasan sikap YPS. Pendapat Anda? Tadi ada definisi yang lain. Beliau definisinya berbeda. (Lesbian, gay, biseksual dan transgender) LGBT itu identitas secara keseluruhan. Jadi identitas itu menyangkut identitas legalitas seperti KTP dan sebagainya. Normalitas bahwa sesuka sesama jenis ini normal sebagai ekspresi gender. Terus, identitas sosial. Nah, intinya 2 syarat LGBT. Ia menganggap bahwa ketertarikan sesama jenis ialah sebagai anugerah kebaikan. Anugerah ada 2, kebaikan dan keburukan. Anugerah harus disyukuri. Kedua, ia

detiknews - Makkah - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memantau dari dekat pelaksanaan haji selama beberapa hari terakhir. Sampai sejauh ini, semua prosesi haji berjalan lancar berkat kerja keras petugas dan kerjasama yang baik dari para jemaah. "Ini sesuatu yang patut kita syukuri," kata Menag Lukman, Rabu (14/9/2016). Selama dua pekan terakhir, Menag Lukman memang terus meninjau pelaksanaan haji sampai detail. Dia ingin memastikan semua berjalan lancar dan pelayanan jemaah terpenuhi dengan baik. Kunjungan ke jemaah pun terus berjalan. Sejauh ini, dia melihat hasilnya cukup baik. Meski begitu, pekerjaan belum selesai. Masih ada prosesi pemulangan jemaah dan pergerakan jemaah gelombang dua ke Madinah. Untuk saat ini, semua patut disyukuri, namun tidak untuk berpuas diri. Berikut wawancara lengkap Menag Lukman dengan tim dari Media Center Haji (MCH) terkait perkembangan haji terkini: Bagaimana pantauan tiga hari lontar jumrah di Jamarat dan Min

detiknews - Jakarta - Pada akhirnya, akan terbukti bahwa Hak Angket DPR terhadap KPK yang sedang berlangsung sekarang ini akan semakin meningkatkan reputasi dan kredibilitas KPK. Proses pelaksanaan Hak Angket yang transparan akan menunjukkan kepada publik aspek apa saja di dalam KPK yang akan dikoreksi oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR. Pascalibur Lebaran, semua elemen masyarakat akan kembali pada kesibukannya masing-masing. Begitu juga dengan DPR. Terhadap aktivitas parlemen, tentu saja perhatian publik masih tertuju pada pelaksanaan Hak Angket DPR atas KPK. Seperti diketahui, sebelum memasuki libur Lebaran, isu tentang Hak Angket DPR diramaikan oleh sikap Polri yang ingin melakukan pembicaraan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemanggilan paksa untuk menghadirkan tersangka pemberi keterangan palsu perkara e-KTP, Miryam S Haryani. Secara terbuka Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah mengemukakan alasan Polri terkait pemanggilan paksa itu. Pansus Hak Angket DP

detiknews - Foto: Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto. (Bartanius Dony/detikcom) Jakarta - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pasar Minggu ambruk pada akhir pekan lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendata, mereview dan memperbaiki JPO tak layak di seluruh Indonesia. "Terkait peristiwa JPO, kami tidak mencAriee siapa yang salah. Ini kesalahan kami semua, ke depannya akan kami perbaiki. Kita mendapat warning dAriee BMKG soal angin kencang dan intensitas hujan yang tinggi," jelas Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto. Arie menyampaikan hal itu di Kementerian PUPR, Jl Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016). "Ya kami akan kumpulkan data semuanya, kami harus cepat. Yang harus kami lakukan adalah mereview," imbuhnya. Berikut wawancara lengkap wartawan dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto: Adakah standar

detiknews - Wakil Kepala PPATK Agus Santoso (rachman/detikcom) Jakarta - Mantan hakim agung Retnowulan Soetantio pernah bertanya kepada anaknya, Agus Santoso pada 2013. Ia bertanya mengenai apa produk yang dihasilkan dan bagaimana status laporan yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Agus yang waktu itu sudah menjabat sebagai Wakil Kepala KPK, menjawab sopan. Ia mengatakan bahwa laporan PPATK berbentuk hasil analisis semacam laporan intelejen. Mendengar jawaban Agus dan status laporannya tidak jelas apalagi belum menjadi alat bukti. Retnowulan hanya menjawab, "Ya angel Gus, sue! (Ya susah Gus, lama!)," kata Retno. Mendengar jawaban itu, Agus tentunya tidak berbuat apa-apa. Apalagi ibunya telah menjabat hakim selama 41 tahun. Agus menyadari apa yang dikatakan Retnowulan memang betul adanya. Di luar kisah di atas, PPATK sebagai lembaga independen pada 26 Oktober nanti sudah harus beganti pimpinan. Keppre

detiknews - Jakarta - Sistem pendidikan di Finlandia: sedikit pekerjaan rumah, sedikit waktu di dalam kelas, lebih banyak bermain, tak ada ujian nasional (UN) dan sebagainya. Namun, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bagaimana bisa? Pada akhir pekan lalu, detikcom berkesempatan melakukan wawancara dengan Profesor Erno August Lehtinen, guru besar pendidikan dari Universitas Turku, Finlandia. Dia pun memaparkan jatuh bangun Finlandia membangun sistem pendidikan yang terkesan paradoks dengan sistem pendidikan di kebanyakan negara Asia. "Ya, pendidikan dasar di Finlandia berbeda dengan negara lain. Kami sangat menghargai anak-anak bermain bebas dan melakukan hal-hal lain dari pada hanya duduk di kelas. Ini pada awal-awal tingkat sekolah," kata Profesor Erno Lehtinen, guru besar pendidikan dari Universitas Turku Finlandia. Pria yang sudah malang melintang di dunia pendidikan Finlandia dan dunia ini menjelaskan mengapa anak-anak usia sekolah das

detiknews - Jakarta - Tulisan Bambang Soesatyo yang merupakan Ketua Komisi III DPR/Anggota Pansus Hak Angket KPK dengan judul Hak Angket DPR Akan Perkuat KPK yang dimuat dalam rubrik kolom Detikcom pada Rabu (5/7) merupakan suatu bentuk pembelaan yang fana dari DPR dan anggota Pansus Hak Angket KPK khususnya. Dalam tulisan Bambang Soesatyo tersebut argumen-argumen yang digunakan terkesan sangat dipaksakan, dan dasar pijakan hukum yang dijadikan legal standing pada faktanya dilanggar sendiri oleh DPR melalui Pansus Hak Angket KPK. Dalam tulisan Bambang Soesatyo tersebut setidaknya dapat ditarik beberapa argumen yang dirasa kurang tepat, di antaranya yang pertama adalah ketika beliau menyatakan bahwa Hak Angket DPR terhadap KPK akan meningkatkan reputasi dan kredibilitas KPK karena pelaksanaan pansus Hak Angket KPK dilaksanakan dengan transparan. Kedua, terkait dengan upaya untuk menghadirkan Miryam Haryani di sidang Pansus Angket KPK telah dijamin oleh Pasal 204

detiknews - Jakarta Saya heran, masih ada umat Islam yang menanyakan hukum halal bihalal. Pada hari pertama Lebaran Idulfitri 1438 H, saya menerima pesan lewat WhatsApp dari teman kuliah dulu. Isi pesan selain minta maaf, juga menanyakan hukum halalbihalal. Belum saya jawab, pihaknya menjustifikasi halal bihalal hukumnya bidah karena tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw. Saya pun membalasnya, "kamu meminta maaf lewat WhatsApp ini juga bidah lho. Sebab, tidak ada satu pun nabi maupun rasul memakai WhatsApp untuk meminta maaf saat Lebaran". Ia tak membalas, mungkin kesal karena bertanya hal konyol itu pada saya. Perlu dipertegas, bid'ah atau bidah itu ada tempatnya. Harus diingat, Islam di Indonesia sangat beda dengan di Arab Saudi, Mesir, dan daerah di Timur Tengah. Sebab, Islam di Indonesia itu bisa dipastikan 75 persen tradisi agamanya bidah. Tak hanya halal bihalal, namun tahlilan, yasinan, kenduri, ziarah kubur bahkan Salat Tarawih 20 rakaat selama bulan Ra

detiknews - Tangerang - Sultan Aziansyah (22) tiba-tiba membacok polisi Tangerang. Sultan diduga adalah partisipan ISIS yang dapat pengaruh via online. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mewanti-wanti perlu mewaspadai perekrutan ISIS via online ini. "SA (Sultan Aziansyah) ini adalah salah satu yang direkrut, baru satu tahun kurang lebih, dia baru 22 tahun ya. Selain itu dia sering online dengan website yang dimiliki ISIS, termasuk chatting dengan kelompok ISIS, yang kita curigai kelompok Bahrun Naim," jelas Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hal itu disampaikan Kapolri usai menjenguk Kapolsek Kota Tangerang Kompol Effendi di RS Siloam Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Jumat (21/10/2016). "Jadi ini katakanlah rekrutmen baru, direkrut baru, lebih kurang satu tahunan lebih, tapi dia masuk ke jaringan lama, eks Al Jemaah Islamiyah yang bergabung dengan kelompok JAT (Jemaah Anshorut Tauhid-red). JAT ini adalah kelompok supporter terkuat di Indonesia untuk

detiknews - Jakarta Umat Islam seluruh dunia baru saja merayakan Hari Idulfitri 1438 H. Selain memiliki esensi teologi, Idulfitri di Indonesia juga sarat akan aplikasi kultural. Budaya Nusantara mengenal penyebutan "Lebaran". Salamun (1954) menyatakan istilah Lebaran berasal dari tradisi Hindu. Artinya "selesai, usai, atau habis", yakni menandakan habisnya masa puasa. Ada pula yang meyakini kata Lebaran berasal dari bahasa Jawa yaitu kata "wis bar" yang berarti sudah selesai. Maknanya sama yaitu selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada pula yang memaknai dari evolusi kata "leburan", "luberan", dan "laburan". Kata "lebur" berarti habis dan melebur. Maksudnya, pada momen Lebaran, dosa dan kesalahan kita akan melebur habis karena setiap umat Islam dituntut untuk saling memaafkan. "Luber" berarti meluber atau melimpah. Lebaran memiliki simbol ajaran bersedekah serta penyaluran zakat un

detiknews - Jakarta Sebuah rumah di Jalan Proklamasi dahulu Jalan Pegangsaan Timur menjadi tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di sini, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Tempat itu kini bisa kita saksikan melalui patung SoekarnoHatta di Tugu Proklamasi, Jakarta. Dahulu, tempat tersebut merupakan rumah Bung Karno. Pada 1960an, Bung Karno memerintahkan rumahnya itu untuk dibongkar. Mengapa? Menurut sejarawan Alwi Shahab dalam artikel Gedung Proklamasi dan Museum Bung Karno di blog pribadinya, saat ingin membongkar kediamannya sendiri, banyak yang menentang Bung Karno. Sebab, banyak yang menganggap tempat itu penting bagi sejarah bangsa. Alwi menulis mengacu buku Karya Jaya suatu hari Henk Ngantung, mantan Wagub dan Gubernur Jakarta (19601964) menanyakan kepada Bung Karno soal keputusannya itu. Sebagai seorang seniman, Henk lebih sepakat jika kediaman Bung Karno dijadikan museum. Sontak saja, Bung Karno agak marah mendengar penjelasan Henk. "Apakah kamu ju

detiknews - Banda Aceh - Dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, 2 masalah utama yang masih menghantui perempuan dan anak di Indonesia adalah kekerasan, termasuk seksual, dan trafficking alias perdagangan orang. Kasus itu banyak menimpa keluarga kurang mampu. "Kekerasan dalam keluarga itu dari data kami banyak terjadi di keluarga kurang mampu. Karena mereka tidak punya biaya untuk anak-anak mereka, istri juga terlalu tergantung pada suami, sedangkan suami penghasilannya kecil, akhirnya banyak bentrok, jadi korbannya anak-anak. Anak-anak tidak sekolah, ada yang kemudian jadi pelaku (KDRT). Saya cek ke polres, saya cek ke lapas-lapas dan mencari latar belakang keluarga dan realitasnya memang seperti itu," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise. Namun kekerasan seksual kepada anak-anak, menurut Yohana, laporan kasusnya mengalami tren menurun setelah pemerintah membuat Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peruba