Skip to main content

Posts

HTI Gugat Perppu Ormas ke PTUN, Menkum HAM: Kami Siap

detiknews - Jakarta - Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dicabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menganggap hal ini wajar terjadi dalam sebuah negara hukum."Silakan, itu hak konstitusionalnya. Kami katakan, kami tidak membatasi, kami tidak melarang mereka untuk tidak menggugat di PTUN," ujar Yasonna saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan, gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).Sejak bergulir pada Juli 2017, Perppu Ormas memang telah menuai banyak tentangan, terutama dari ormas yang berbasis agama Islam. Perppu Ormas ini juga sudah sempat dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh HTI dalam rangka judicial review, sehingga Yasonna merasa siap apabila HTI mengguggat melalui PTUN."Kita siap. Kita sudah pernah hadir ke MK juga soal itu," ucap Yasonna.Menurut Yasonna, Perppu Ormas merupakan bentuk upaya baik pemerintah u…
Recent posts

Nasdem DKI Siap Paripurna Istimewa, Mau Klarifikasi Soal Pribumi

detiknews - Jakarta - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengaku siap jika rapat paripurna istimewa DPRD untuk mendengarkan visi misi dan pidato politik Anies Baswedan digelar. NasDem merasa perlu mengetahui visi misi Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta."Nasdem siap laksanakan paripurna. Supaya teman-teman yang lain dapat mengetahui visi misi Gubernur," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).Selain itu, menurut Bestari, dalam paripurna tersebut, anggota dewan juga dapat mengklarifikasi atau meminta penjelasan kepada gubernur terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satunya mengenai penggunaan kata "pribumi" oleh Anies dalam pidatonya."Seharusnya ada paripurna. Supaya teman-teman yang ingin klarifikasi tentang kata-kata pribumi dan sebagainya itu bisa interupsi di paripurna. Mohon penjelasan gubernur kemarin itu apa. Boleh kok paripurna itu b…

Keseharian Mbah Jiyem Tergantung Keponakan dan Bantuan Saudaranya

detiknews - Boyolali - Mbah Jiyem di Boyolali sepertinya sudah pasrah dengan kondisinya. Nenek 70 tahun yang telah hidup sebatang kara ini sudah enggan jika diajak pergi dari rumahnya. Untuk makan sehari-hari, dia hanya bergantung pada kebaikan hati keponakan dan sesekali saudaranya yang datang menjenguk sembari memberi bantuan ala kadarnya.Sebagian wajah Mbah Jiyem telah mengalami kerusakan. Bahkan, hidungnya sudah hilang. Mata kanannya juga sudah kena dan tidak bisa melihat. Sedangkan yang kirinya juga mulai terganggu. Untuk bisa melihat, kelopak mata kirinya harus dibuka menggunakan jari. Sehari-hari selalu mengenakan masker muka.Mbah Jiyem sudah pernah menjalani operasi di RSUD Pandan Arang, Boyolali. Seusai operasi, saat itu dokter menyarankan agar menjalani perawatan lanjutan dengan kemoterapi. Namun karena tidak ada yang mendampingi, Jiyem tidak melakukannya."Kata dokter, sakitnya sudah stadium 4," kata Pujiati, keponakan yang merawatnya sehari-hari, Ka…

Banjir 25 Cm di Kemang, Satu Mobil Mogok

detiknews - Jakarta - Hujan deras mengguyur Jakarta sore ini. Akibatnya beberapa titik tempat di Jakarta Selatan tergenang.Dilihat dari video yang diposting akun TMC Polda Metro Jaya, terlihat genangan air setinggi setengah ban mobil. Dalam video tersebut tampak mobil dan sepeda motor masih melintas di Jalan Raya Kemang, Mampang, Jaksel."Genangan air di Jl Kemang Raya situasi lalu lintas padat," tulis akun @TMCPoldaMetro, Kamis (19/10/2017). Pada video tersebut tidak terlihat kendaraan yang mogok akibat genangan itu. Hanya, laju kendaraan sedikit melambat.Titik genangan lain berada di kawasan Kemang Timur seperti yang terlihat pada foto yang dibagikan oleh akun @ayutami kepada akun TMC Polda Metro banjir setinggi 25 cm. Terpantau ada satu mobil yang mogok akibat banjir tersebut."Banjir 25 Cm di kawasan Kemang Timur , Jaksel @ayutami," begitu isi cuitan yang ditulis oleh @TMCPoldaMetro.Dari gambar yang diunggah, terlihat tinggi air menc…

Sandiaga: Warga Tak Mampu di Jakarta 400 Ribu Tapi KJP 700 Ribu

detiknews - Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut jumlah Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang disediakan Dinas Pendidikan melebihi kuota. Ia mengatakan jumlah warga miskin lebih sedikit dari kuota KJP yang disediakan. "KJP ini ada 700 ribu lebih, kan warga yang nggak mampu 400 ribu. Jadi ada kelebihan," kata Sandiaga di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2017).Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto mengatakan data yang ada di Dinas Pendidikan merupakan hasil pendataan mandiri. Ia belum menerima data jumlah warga kurang mampu dari dinas terkait lainnya."Perlu dikaji kembali kan selama ini, data mandiri di Dinas Pendidikan, kita butuh data seluruhnya semua terlibat. Sehingga Dinas Pendidikan dapat menentukan berapa jumlah sesungguhnya penerima KJP," sebutnya.Sopan mengaku belum menerima data yahg lebih valid mengenai warga kurang mampu. Ia mengatakan akan bersinergi dengan SKPD terkait untuk membahas data warga …

Anies Tetap Tunggu Undangan Paripurna Istimewa dari DPRD

detiknews - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap menunggu undangan rapat paripurna istimewa meski disebut tak wajib oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi. Jika diundang, Anies akan memaparkan visi dan misinya."Saya menunggu saja kalau ada sidang paripurna istimewa, dan itu adalah forum di mana kita menjelaskan visi kita kepada dewan," ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).Anies tidak mau mendesak pihak DPRD untuk menggelar rapat paripurna. Sebab dia menghormati bahwa keputusan ada-tidaknya rapat paripurna berada di tangan anggota DPRD. Tapi di lain hal, jika tak ada rapat paripurna tak akan ada kebijakan yang bisa dibuat."Karena bagaimanapun saya ditanya soal reklamasi, langkah-langkahnya itu kita lakukan sesudah kita lakukan garis besar misi kita, dan wakil rakyat kita ingin hormati tata krama di dalam wilayah kita saat ini kita serap semua informasi," papar Anies. "Tapi kami tida…

HTI Gugat Perppu Ormas ke PTUN, Menkum HAM: Kami Siap

detiknews - Jakarta - Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dicabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menganggap hal ini wajar terjadi dalam sebuah negara hukum."Silakan, itu hak konstitusionalnya. Kami katakan, kami tidak membatasi, kami tidak melarang mereka untuk tidak menggugat di PTUN," ujar Yasonna saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan, gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).Sejak bergulir pada Juli 2017, Perppu Ormas memang telah menuai banyak tentangan, terutama dari ormas yang berbasis agama Islam. Perppu Ormas ini juga sudah sempat dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh HTI dalam rangka judicial review, sehingga Yasonna merasa siap apabila HTI mengguggat melalui PTUN."Kita siap. Kita sudah pernah hadir ke MK juga soal itu," ucap Yasonna.Menurut Yasonna, Perppu Ormas merupakan bentuk upaya baik pem…