Jokowi Ungkap Catatan Khusus Soal 3 Tahun Kabinet Kerja

detiknews - Jakarta - Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo genap berusia 3 tahun pada 20 Oktober hari ini. Jokowi punya catatan khusus terkait dengan tiga tahun masa pemerintahannya itu. Apa saja?

Hal pertama yang disorotinya ialah soal regulasi yang terlalu banyak. Menurutnya, hal ini membuat kebijakan yang akan diambil menjadi lambat untuk diterapkan.

"Ya banyak yang kita hadapi dalam menjalankan setiap proyek dan program yang ada. Yang pertama terlalu banyaknya aturan yang ada," ujar Jokowi dalam wawancara khusus dengan detikcom di Istana Bogor, Kamis (12/10/2017).

"(Ini) Menyebabkan kita lambat memutuskan, kadang-kadang di lapangan tidak bisa langsung putus karena terlalu banyaknya aturan dan regulasi," sambungnya.

Jokowi mengatakan, setidaknya ada lebih dari 40 ribu regulasi yang membuat kerja pemerintah terhambat.

Foto: Dikhy Sasra

"Ada 42 ribu aturan regulasi yang justru tidak mendorong untuk kita cepat. (Ini) Menghambat dan ini juga menyebabkan birokrasi kita tidak bisa cepat. Karena memang aturannya seperti itu," ujarnya.

Hal kedua yang jadi catatannya ialah soal pembebasan lahan. Jokowi mengaku pada awal pemerintahannya, hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan sudah ada.

Meski demikian, solusi didapatkan karena tim yang bekerja dapat menguasai lapangan. Kini, dia mengaku, tak ada lagi hambatan untuk melakukan pembebasan lahan.

"Lalu yang berkaitan dengan lapangan, pembebasan lahan, ini juga awal-awal ada hambatan. Sekarang sudah nggak ada, karena memang kita benar-benar bisa menguasai lapangan, bisa diputuskan kemudian ada jalan keluar, ada solusi," kata dia.

Pembebasan lahan yang dilakukan berdampak langsung dengan rencana pembangunan infrastruktur di daerah yang sudah ditargetkan. Alhasil, pembangunan infrastruktur pun mengalami progres dari tahun ke tahun.

Catatan lain yang diungkapnya ialah soal upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Hal ini diimplementasikan lewat program Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) dan Kartu Indonesia Pintar.

Selain itu, juga ada Program Keluarga Harapan (PKH) yang diemban oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Misalkan Kartu Indonesia Sehat yang telah kita bagikan kepada 92 juta rakyat untuk yang PBI, untuk yang Kartu Indonesia Pintar 19 juta. Kemudian keluarga harapan 6 juta," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

(jbr/fjp)