
Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Purbalingga, Yonathan Eko Nugroho mengatakan selain menemui KSAU, bupati yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Purbalingga juga akan mengikuti rapat oleh Kadisfaskonau. Agenda rapat untuk membahas kelanjutan proses pembangunan bandara.
"Pertemuan ini merupakan bagian dari proses komersialisasi Bandara Jenderal Besar Soedirman. Karena yang digunakan untuk lokasi bandara adalah asset milik TNI AU. Rapat diantaranya akan membahas mengenai masalah tersebut," kata Yonathan kepada wartawan, Rabu (9/8/2017).
Selain dihadiri pejabat dari TNI AU dan Pemkab Purbalingga kata Yonathan rapat tersebut juga akan diikuti oleh pejabat dari Kemenhub, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Pelayanan Penerbangan Nasional serta PT Angkasa Pura II.
"Yang jelas rapat ini merupakan hasil tindak lanjut dari kunjungan Menhub ke Lanud Soedirman pada Minggu (6/8) lalu," ungkapnya.
Saat kunjungan tersebut Menhub menyampaikan Bandara komersial Jenderal Besar Soedirman yang ada di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Purbalingga akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2018. Pembangunan bandara tersebut nantinya dilakukan oleh PT Angkasa Pura (AP) II pada akhir tahun ini.
Sementara Bupati Purbalingga Tasdi, mengatakan jika rencana pembangunan bandara Soedirman sudah digagas sejak tahun 2007, yang ketika itu masih bernama Lanud Wirasaba.
Sejak saat itu, Pemkab Purbalingga juga sudah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung mulai dari jembatan hingga jalan untuk menuju bandara. Sedangkan untuk pembebasan lahan guna pembagunan bandara, saat ini pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk membebaskan lahan sekitar 4 hektar.
"Ada lahan seluas 4 hektar milik 60 Kepala Keluarga (KK) yang akan digunakan untuk pembangunan bandara. Proses ganti rugi diharapkan bisa lancar," jelasnya.
Dia menjelaskan jika keberadaan bandara tersebut sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi di wilayah Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Tegal, Pemalang dan Wonosobo.
(arb/bgs)
Comments
Post a Comment