Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto marah dengan maraknya pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Wiranto pun menyebut bila rumor jual beli jabatan masih ada hingga kini."Masalah jual beli jabatan betul sekali, memang menjengkelkan sekali, masuk pendidikan itu membayar," kata Wiranto saat acara dengan para pemimpin redaksi media di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).
Wiranto juga mengaku bingung dengan banyaknya pungutan liar untuk masuk sekolah. Padahal pemerintah sudah membuat kebijakan membantu pembangunan sekolah.
"Kemudian tatkala kemarin ada kebijakan membantu pembangun sekolah, diizinkan dari dana BOS, diizinkan dari dana partisipasi, itu langsung banyak pungli lagi, harus betul-betul kita waspada," kata Wiranto.
Selain itu, Wiranto mengaku sedih adanya pungutan liar dalam dunia pendidikan. Padahal negara telah mencanangkan kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bayangkan pendidikan ada punglinya, itu menyedihkan, mau pinter kok mbayar, padahal negara nggak nyuruh pinter, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa, ini kok, mau pinter bayar," kata Wiranto.
Kendati begitu, Wiranto meminta tim Saber Pungli untuk menyoroti jual beli jabatan dan pendidikan. Dia berharap dalam waktu dekat praktik tersebut sudah dibersihkan oleh Saber Pungli.
"Kenaikan pangkat, ada punglinya, mutasi jabatan, ada punglinya. Ini terus disorot, tim Saber ini, di antara yang kena ini, rata-rata di sana, kita harapkan ini jadi bersih, kalau tidak akan sangat mengganggu," ujar Wiranto.
(fai/dhn)
Comments
Post a Comment